Pedagang Asongan Buperta Cibubur Minta Tolong Jokowi 

CIBUBUR  - Mona (50 tahun) pedagang asongan yang biasa mangkal dan menjajakan dagangannya di area Bumi Perkemahan Cibubur inginkan kehidupan layak.

Mona panggilan akrab pedagang asongan di Buperta Cibubur tersebut, sudah bekecimpung dan berdagang kurang lebih 10 tahun.

Selama 10 tahun berdagang di Buperta Cibubur, Mona sudah banyak makan asam garam kehidupan dalam berdagang.

Sebelum berdagang Mona sebelumnya sempat menjadi seorang pembantu rumah tangga, mulai dari Mampang sampai kerjasama orang Cina ia lakoni. Hingga akhirnya berhenti bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan menjalani dagang asongan, Selasa (9/11/21).

Mona menuturkan, bahwa dirinya berdagang asongan bukan karena keinginan sendiri melainkan adanya desakan ekonomi dari keluarga, terutama suami yang tidak bekerja dan anak yang butuh makan dan sekolah, ungkapnya.

"Dengan pendapatan perhari yang tidak menentu, kadang 10 ribu, kadang gak dapat sama sekali, apalagi sekarang masih korona susah jadinya pengunjung pun jarang, " jelasnya.

"Selama PPKM Alhamdullillah saya dapat bantuan dari donatur yang lewat dipinggir jalan, dari pemerintah saya tidak dapat samasekali, " cetusnya.

"Kalau saya dagang dijalanan kadang belum laku sudah dikejar-kejar trantib, makanya saya sekarang dagangnya di sini (Buperta Cibubur), " ucapnya.

"Untuk dagang disini (Buperta Cibubur) saya dipinta iuran 10 ribu sekali mangkal, untuk enam bulan sekali saya bayar 50 ribu untuk kartu pedagang, " jelasnya.

"Saya berharap kepada bapak presiden saya selaku orang pinggiran dapat diperhatikan, jaman sudah susah, saya sudah tua gak ada yang ngasih makan mohon dibantu. Saya berdagang asongan untuk menyambung hidup suami dan anak saya buat makan sebab suami saya nganggur gak kerja, " pungkasnya.

Sunarto Ketua Umum Jaringan Rakyat Pinggiran (JARING) mengatakan, bahwa mestinya pemerintah dan DPR tidak hanya fokus pada  pembangunan infrastruktur fisik semata, hendaknya juga memikirkan pembangunan ekonomi masyarakat pinggiran terdampak covid-19 yang tidak pernah merasakan dampak dari pembanguna infrastruktur tersebut secara langsung. Juga bertambahnya populasi penganguran yang tidak terserap sebagai tenaga kerja, dengan maraknya infrastruktur di daerah.

"Hendaknya kedepan pemerintah pusat dan daerah fokus 80% mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pinggiran, demi terselenggaranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana saat ini maraknya pembangunan infrastruktur paradoks dengan kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin melemah, " jelasnya.

"Dari maraknya tantangan dan persoalan masyarakat pinggiran, maka JARING akan jadi sarana perjuangan mereka dalam menguatkan daya saing masyarakat pinggiran terhadap tantangan digitalisasi ekonomi diberbagai sudut, "  pungkasnya. (Atik Koswara)